Sah..! Ini Daftar Caleg Terpilih DPRD Provinsi Banten

KPU Banten akhirnya menetapkan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024, setelah sebelumnya tertunda lantaran adanya gugatan parpol atau sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun 85 anggota DPRD periode 2019-2024 yang ditetapkan berasal dari 10 daerah pemilihan (dapil). 

Rinciannya, Dapil Banten 1 atau Kota Serang adalah Encop Sopia (Gerindra), Teguh Ista'al (Golkar), Juheni Mohamad (PKS), Furtasan Ali Yusuf (Nasdem) dan Agus Efendi (PPP).

Banten 2 atau Kabupaten Serang ada Sopwan (Gerindra), Fahmi Hakim (Golkar, ), Madsuri (PDIP), Gembong R Sumedi (PKS), Ubaidillah (PPP), Heri Handoko (Demokrat), Ishak Sidik (PAN), Dedi Haryadi (Berkarya), Umar Bin Barmawi (PKB), Tati Nurcahyana (Gerindra), Muhsinin (Golkar) dan Ida Rosida (PDIP).

Banten 3 atau Kabupaten Tangerang A terdiri atas Muhlis (PDIP), Moh Bahri (Gerindra), M Faizal (Golkar), Miptahudin (PKS), Dedi Sutardi (Demokrat), M Nur Kholis (PKB), Indah Rusmiati (PDIP), Tb Luay Sofhani (PAN), Agus Supriyatna (Gerindra) dan Martua Nainggolan (Hanura).

Banten 4 atau Kabupaten Tangerang B adalah Bahrum (PDIP), A Jaini (Golkar), Ade Awaludin (Gerindra), Rahmat (PKB), M Nawa Said Dimyati (Demokrat), Asnin Syafiuiddin (PKS), Achmad Farisi (PAN), Jamin (PDIP), Mujakkir Zuhri (Golkar), Ali Nurdin Abdul Ghani (Nasdem) dan Dahlan Hasyim (Gerindra).

Banten 5 atau Kota Tangerang A terdiri atas Sri Hartati (PDIP), M Nizar (Gerindra), Hilmi Fuad (PKS), Kuswara (Golkar), Ahmad Fuady (PKB), Asep Hidayat (Demokrat), Sugianto (PDIP) dan Iskandar (PPP).

Banten 6 Kota Tangerang B ada Yeremia Mendrofa (PDIP), Andra Soni (Gerindra), M Bonnie Mufidjar (PKS), Jazuli Abdillah (Demokrat), Desy Yusandi (Golkar) dan Ella Silvia (PAN).

Banten 7 atau Kota Tangerang Selatan terdiri atas Anita Indah Wati (PDIP), Budi Prajogo (PKS), Yudi Budi Wibowo (Gerindra), Syihabudin Hasyim (Golkar), Rommy Adhie Santoso (Demokrat), Maretta Dian Arthanti (PSI), Toha (PDIP), Ria Mahdia Fitri (Nasdem), Ahmad Fauzi (PKB), A Cut Muthia Ahmad M (PKS) dan Zaid Elhabib (Gerindra).

Banten 8 atau Kabupaten Lebak ada Ade Hidayat (Gerindra), Imanudin Sudirman Karis (Demokrat), Ade Suryana (PDIP), Saefullah (PKB), Suparman (Golkar), Iip Makmur (PKS), Neng Siti Julaeha (PPP), Oong Syahroni (Gerindra) dan Mahpudin (Demokrat).

Banten 9 atau Kabupaten Pandeglang terdiri atas Kuswandi (Gerindra) Fitron Nur Ikhsan (Golkar), Eri  Suhaeri (PDIP), Nurul Wasiah (PKS), Nawawi Nurhadi (PKB) , Yoyon Sujana (Demokrat), Ida Ating (PPP), Beni Sudrajat (Nasdem), Hadi Mawardi (PAN) dan Anda Suhanda (Gerindra).

Sementara untuk Banten 10 atau Kota Cilegon ada Syihabudin Sidik (Gerindra) Dede Rohana Putra (PAN) dan Shinta Wishnu Wardhani (PKS).

Ketua KPU Banten Wahyul Furqon usai pleno mengungkapkan, penetapan caleg terpilih merupakan rangakaian dari tahapan akhir Pileg 2019. 

Penetapan juga dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan yang dilayangkan sejumlah parpol. Dimana dalam putusannya, MK tidak mengubah hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU sebelumnya.

Apa yang kami bacakan tadi dan telah memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada para pimpinan parpol. Proses yang dilakukan hari ini clear, artinya tidak ada tanggapan dan koreksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari hasil rapat pleno, Gerindra memeroleh kursi terbanyak dengan 16, diikuti PDIP 13 kursi, Golkar 11 kursi, PKS 11 kursi dan Demokrat 9 kursi. 

Lalu ada PKB 7 kursi, PAN 6 kursi, PPP 5 kursi, NasDem 4 kursi, Berkarya, 1 kursi, PSI 1 kursi dan Hanura 1 kursi.

Ada memang di DPRD Provinsi Banten yang tidak memiliki kursi seperti Partai Garuda, Perindo, PBB kemudian PKPI,” katanya. 

Setelah rapat pleno, kata dia, tahapan selanjutnya adalah penyerahan salinan dokumen penetapan ke Pemprov Banten untuk selanjutnya ditindaklanjuti menjadi usulan pelantikan. 

Akan kita sampaikan salinanya kepada parpol, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Secara administrasi syaratnya sudah terpenuhi dan kita akan secepatnya menyampaikannya juga ke pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sosok KH. Ma'ruf Amin yang Tak Banyak Bicara di Debat

Jakarta - Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin diperbincangkan karena tak banyak bicara di debat capres perdana. Ada beberapa fakta-fakta tentang Ma'ruf Amin. Simak di sini.

Ma'ruf Amin lahir di Kresek, Tangerang, pada 11 Maret 1943. Pria berumur 75 tahun ini diumumkan sebagai calon Wakil Presiden Indonesia pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, mendampingi petahana Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Agustus 2018.

Berikut 7 fakta Ma'ruf Amin:

1. Nyantri Sejak Kecil

Ma'ruf Amin menjadi santri sejak tahun 1958 di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Kemudian dia melanjutkan ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tebuireng pada 1961. 

2. Jadi Guru

Ma'ruf menjadi guru di sekitar Jakarta Utara pada periode 1964-1970. Kemudian dia menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama (Unnu) Jakarta pada 1968. Selanjutnya dia menjadi Direktur dan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Yayasan Al-Jihad pada 1967. 

3. Kiprah di Dunia Politik

Ma'ruf pernah berkiprah di dunia politik. Dia pernah menjabat anggota DPRD DKI Jakarta utusan golongan untuk 1971-1973. Kemudian menjadi anggota DPR dari PPP pada 1973 hingga 1977. Di DPR, Ma'ruf pernah menjadi pimpinan Komisi A dari Fraksi PPP. 

Lalu Ma'ruf ke PKB. Dia merupakan anggota MPR untuk 1997-1999. Selanjutnya dia terpilih menjadi anggota DPR dari Fraksi PKB selama 1999-2004. Ma'ruf pernah menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB pada 1998. 

4. Aktif di Organisasi Agama 

Ma'ruf Amin pernah menjabat sebagai Ketua Ansor Jakarta untuk 1964-1966. Dia juga menjabat sebagai Ketua Front Pemuda selama 1964-1967 dan Ketua NU Jakarta pada 1966-1970. 

Kemudian Ma'ruf menjabat sebagai Wakil Ketua Wilayah NU Jakarta pada 1968-1976. Organisasi lain yang pernah diikutinya antara lain:

-Anggota Koordinator Da'wah (Kodi), Jakarta (1970-1972)

-Anggota Bazis (Badan amil zakat, infaq, dan shadaqah), Jakarta (1971-1977)

-Anggota Pengurus Lembaga Da'wah PBNU, Jakarta (1977-1989)

-Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987)

-Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)

-Anggota MUI Pusat (1990)

-Rois Syuriah PBNU (1994-1998)

-Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996)

-Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) (1996)

-Mustasyar PBNU (1998)

-Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999)

-Ketua Komisi Fatwa MUI (2001-2007)

-Mustasyar PKB (2002-2007)

-Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2004-2010)

-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2007-2010) 

5. Wantimpres

Amin pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

6. Istri Ma'ruf Amin 

Istri Ma'ruf Amin yakni Wury Estu Handayani. Wury merupakan istri Ma'ruf dari pernikahan yang kedua. 

Istri pertama Ma'ruf, Siti Churiyah telah meninggal dunia. Dari pernikahan pertama, Ma'ruf memiliki anak bernama Siti Haniatunnisa, Siti Makrifah, Ahmad Syauqi, dan Ahmad Muayyad.

Wury dan Ma'ruf menikah pada 31 Mei 2014 di aula Masjid Sunda Kelapa. Keduanya menjalani taaruf singkat sebelum memutuskan menikah. Saat keduanya menikah, Wury berstatus janda dan Ma'ruf berstatus duda. 

Jarak usia antara Ma'ruf dan Wury terbilang cukup jauh. Wury 31 tahun lebih muda dari Ma'ruf. Ketika menikah, usia Wury 40 tahun, sedangkan Ma'ruf Amin menginjak 71 tahun. 

7. Tak Banyak Bicara dalam Debat Perdana 

Terbaru, anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais mengkritik Ma'ruf Amin yang tidak banyak berperan dalam debat pilpres 2019 di Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Menurut Amien, ada yang menonjol dalam debat, yaitu peran Ma'ruf Amin yang tidak banyak bicara selama debat berlangsung.

Menanggapi itu, Ma'ruf mengatakan, Jokowi lebih banyak mengetahui persoalan di masa pemerintahannya.

"Ya itu tadi, saya kan wakil presiden (wapres), porsi utama itu presiden. Saya hanya menambah saja. Jangan seperti saur manuk (seperti burung yang saling bersautan), sini ngomong sana ngomong," ujar Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2019).

Elektabilitas PKB Tembus 8,1%, Charta Politika: Berkah KH. Ma’ruf Amin

Charta Politika merilis hasil survei terbaru tentang elektabilitas partai politik hingga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bakal berlaga pada Pemilu April mendatang. 

 

Dari 16 partai politik yang disurvei, 8 diantaranya memenuhi ambang batas parlemen (parlementary threeshold) 4 persen. Sedangkan 8 partai lainnya berada di bawah ambang batas yang diatur dalam UU Pemilu.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat sorotan di hasil survei ini lantaran kecipratan efek ekor jas dari figur kontestan Pemilu Presiden 2019. Elektabilitas PKB naik karena faktor Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH. Ma’ruf Amin.

Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan elektabilitas partai yang dinahkodai Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini meningkat dari 7,2 persen pada Oktober menjadi 8,1 persen pada Desember 2019.

Menurutnya, lonjakan signifikan tersebut sebagai berkah mengusung KH. Ma’ruf Amin. “Hipotesanya, Ma’ruf Amin diasosiasikan dengan PKB,” katanya dalam risil survei terbaru Charta Politika di Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Dalam survei yang melibatkan 2000 responden dan digelar 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019 ini, elektabilitas PKB tercatat sebesar 8,1 persen, nomor empat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 25,2 persen, Partai Gerindra 15,2 persen, dan Partai Golkar 9 persen.

PKB merupakan parpol yang identik dengan massa Nahdlatul Ulama (NU), organisasi yang pernah dipimpin oleh Ma’ruf. Bersama dengan sejumlah parpol lain, PKB tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja pengusung pasangan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin.

PKBNews - Lingkasran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengeluarkan survei terbaru terkait elektabilitas partai politik (Parpol) di Pileg 2019. Survei yang dilakukan sebanyak 5 kali mulai Agustus hingga Desember 2018, menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada diposisi ke-empat.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden perbulan dengan  metode multistage random sampling. Wawancara tatap muka responden dengan kuisoner. Margin of error survei ini adalah 2,8%.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berebut posisi keempat dengan Partai Demokrat di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Namun, kondisi PKB lebih diuntungkan karena mempunyai elektabilitas lebih tinggi dan memiliki nahdliyin sebagai basis massa utamanya.

"Cawapres Ma`ruf Amin juga bisa jadi daya tarik PKB tingkatkan elektabilitas," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, Selasa (8/1/2019).

Dari lima kali survei, PKB mendapat 6,7 persen (Agustus), 5,4 persen (September), 6,3 persen (Oktober), 6,2 persen (November), dan 6,9 persen (Desember). 

Berikut hasil survei elektabilitas 9 besar Partai Politik (parpol) mulai Agustus-Desember 2018:

PDIP 
Agustus: 24,8 persen
September: 25,6 persen
Oktober: 28,5 persen
November: 25,4 persen
Desember: 27,7 persen

Gerindra
Agustus: 13,1 persen
September: 11,5 persen
Oktober: 11,3 persen
November: 14,2 persen
Desember: 12,9 persen

Golkar
Agustus: 11,3 persen
September: 10,6 persen
Oktober: 6,8 persen
November: 9,7 persen
Desember: 10 persen

PKB 
Agustus: 6,7 persen
September: 5,4 persen
Oktober: 6,3 persen
November: 6,2 persen
Desember: 6,9 persen

Demokrat
Agustus: 5,2 persen
September: 3,7 persen
Oktober: 3,4 persen
November: 4,1 persen
Desember: 3,3 persen

PKS
Agustus: 3,9 persen
September: 4,1 persen
Oktober: 2,6 persen
November: 2,9 persen
Desember: 3,3 persen

PPP
Agustus: 3,2 persen
September: 3 persen
Oktober: 2,9 persen
November: 3,4 persen
Desember: 3 persen

NasDem
Agustus: 2,2 persen
September: 2,7 persen
Oktober: 3,1 persen
November: 2,7 persen
Desember: 3,3 persen

Perindo
Agustus: 1,7 persen
September: 1,4 persen
Oktober: 3 persen
November: 2,2 persen
Desember: 1,9 persen

Pengguna Internet di Kalangan Pemilih Tembus 95,4 Juta

PKBNews - Penggunaan internet kini sudah sangat vital bagi keseharian manusia, bahkan internet kini menjadi konsumsi harian sebagian besar masyarakat dunia. Penggunaan internet sudah merambah kesemua jenjang usia, bahkan untuk anak usia dini sekalipun.

Dalam tahun politik sekarang ini sasaran pemilih banyak terfokus pada pemilih milenial yang sangat akrab dengan internet, untuk itu banyak kontestan berebut menarik simpati pemilih melenial yang aktif menggunakan internet dengan berbagai cara. 

Tapi tahukan anda berapa jumlah pengguna internet dikalangan pemilih untuk pemilu tahun ini. Hasil temuan survei Indikator Politik Indonesia, dalam empat tahun terakhir, jumlah pengguna internet di kalangan pemilih Indonesia mengalami lonjakan yang tajam.

"Pada Maret 2014 ada sekitar 20% pengguna internet, meningkat dua kali lipat pada Maret 2018 menjadi sekitar 40%, dan di akhir tahun 2018 menjadi sekitar 50%," dalam rilis Indikator Politik Indonesia yang diterima radarbangsa.com, Selasa 8 Januari 2018.

Menurut survei tersebut, lonjakan terbesar tampak terjadi dalam setahun terakhir, di mana pada September 2017 pengguna internet sekitar 35%, jika dirata-ratakan meningkat sekitar 5% tiap tahun sejak 2014. "Sementara dari September 2017 hingga akhir 2018 meningkat sekitar 15%," jelasnya.

Bahkan jika melihat DPT Pemilu 2019 dari KPU, total pemilih dalam negeri sekitar 190,8 juta pemilih, sehingga jika dikonversi maka pengguna internet di kalangan pemilih mencapai sekitar 95.4 juta.

"Mayoritas pengguna internet menggunakan internet beberapa jam dalam sehari, 67.4%, antara setengah jam hingga satu jam sehari 11.7%, minimal sehari sekali 9.7%, minimal seminggu sekali sekitar 6.7%, dan selebihnya lebih jarang sekitar 4.5%," tulisnya lagi. 

Diketahui, survei tersebut dilakukan pada 16-26 Desember 2018 dengan jumlah responden 1.220 dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia. Sementara margin of error sebesar 2,9 persen.

Target Cak Imin 2019: Ketua MPR, 6 Menteri dan 100 Kursi DPR

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar optimis partainya mampu meraih minimal 100 kursi DPR RI pada pemilu 17 April 2019 nanti karena dukungan masyarakat terus meningkat.

Hal itu dikatakan Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin) pada acara pembekalan calon anggota legislatif PKB se-Kalimantan Tengah, di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Sabtu 10 November 2018.

"Minimal 100 kursi DPR RI. Kalau itu terwujud, maka PKB bisa lebih mewarnai Indonesia. Dukungan masyarakat juga terus menguat," kata Cak Imin.

Optmisme Cak Imin bukan tanpa alasan. Dari sejumlah hasil survei mutakhir dari lembaga survei ternama, elektabilitas PKB terus merangkak naik. Bahkan, menurut Cak Imin, mampu mengalahkan Golkar di posisi 3 besar.

"Hasil Pemilu 2014 lalu, PKB dapat empat kursi menteri, 47 kursi DPR RI, dan satu wakil ketua MPR. Pemilu 2019 nanti kita targetkan bisa meraih kursi ketua MPR, enam kursi menteri, dan minimal 100 kursi DPR RI," terang Cak Imin.

Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, pertarungan politik tidak melulu masalah uang karena banyak kader PKB yang berhasil duduk di legislatif meski hanya dengan modal yang sangat terbatas untuk sosialisasi.

“Yang terpenting adalah cara yang tepat dalam merebut hati masyarakat. Jadi saya minta seluruh pengurus, calon anggota legislatif dan kader untuk memperkuat soliditas dan terjun ke masyarakat, khususnya masyarakat kecil,” pungkas Cak Imin.

Resmikan Koperasi NU di Cilacap, Kiai Said Sebut Cak Imin Cawapres

CILACAP - Dukungan serta doa dari sejumlah kalangan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), A Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terus mengalir dari sejumlah kalangan.

Tak hanya dari kelompok organisasi dari berbagai elemen, sejumlah Kiai juga turut mendoakan Cak Imin, salah satunya dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj.

Ucapan tersebut terlontar ketika Kiai Said meresmikan koperasi NU Al Ma’wa dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) milik PCNU Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 15 Maret 2018.

“Yang saya hormati Panglima Santri, Ketua Umum PKB, Cicitnya pendiri NU, keponakan Gus Dur, tetangga saya, Calon Wapres, Dr (HC) Muhaimin Iskandar,” kata Kiai Said dan disambut kata amin dari ratusan tamu undangan yang hadir.

Walaupun tidak secara tersurat, ungkapan Kiai Said ini tentu memiliki makna yang sangat positif untuk Cak Imin untuk maju sebagai Cawapres.

Hal ini senada dengan keinginan sejumlah Kiai dari seluruh pelosok Tanah Air yang juga memiliki keinginan yang sama.

Usai sambutan, Kiai Said dan Cak Imin yang juga didampingi Ketua PBNU, KH Marsyudi Syuhud, Anggota DPR RI Siti Mukaromah dan tokoh NU setempat lalu menandatangani prasasti Koperasi dan BMT NU.

Untuk diketahui, peresmian Koperasi NU dan BMT NU milik PCNU Cilacap ini mengambil tema “Membangun Kemandirian Umat”.

Dengan tema ini, PCNU Cilacap berkomitmen untuk tingkatkan daya semangat perekonomian warga NU, khususnya di Cilacap.

Tampil di Mata Najwa, Cak Imin `Blak-Blakan` Bicara Capres 2019

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu narasumber dalam acara Mata Najwa dengan topik "Siapa Berani Jadi Presiden?" yang disiarkan secara live disalah satu stasiun TV Nasional. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu bicara blak-blakan dan diselingi guyonan khas sehingga penonton yang hadir distudio dibuat tertawa.

Dipandu oleh host Najwa Shihab, Cak Imin mengungkapkan bahwa dirinya didorong untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan Panglima Santri Nusantara itu karena dorongan dari Kiai dan Ulama serta dukungan dari konstituen PKB.

"Sebagai salah satu kader NU dan sudah NU sejak lahir. Sudah kewajiban saya untuk melanjutkan perjuangan yang telah diawali oleh para pendiri NU. Sehingga, saya pun didorong untuk maju dalam kontes Pilpres 2019 nanti," kata Cak Imin.

Saat ditanya apakah Cak Imin mau jadi Capres atau hanya Cawapres, inisiator Nusantara Mengaji ini menegaskan bahwa sampai saat ini belum bisa memutuskan untuk maju sebagai calon presiden. Meskipun, lanjutnya, dorongan dari akar rumput juga banyak yang meminta dirinya maju sebagai calon presiden.

Cak Imin juga mengaku masih setia mendukung kinerja pemerintahan Joko Widodo sampai 2019 mendatang. Meskipun sudah banyak dukungan untuk maju, jelasnya, tetap harus menunggu hasil musyawarah dari Kiai dan Ulama NU.

Ide Poros Ketiga Bisa Hadirkan Cak Imin-AHY di Pilpres 2019

Jakarta - Wacana poros ketiga untuk Pilpres 2019 terus berkembang. Bahkan potensi pasangan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai terbuka lebar.

Isu mengenai Poros Ketiga ini muncul dari PKS yang menilai akan lebih baik bila Pilpres 2019 diikuti lebih dari dua pasangan. PKS pun mendorong agar Demokrat-PKB-PAN membentuk poros baru.

Untuk membentuk poros baru, PKB-Demokrat-PAN memang memenuhi syarat ambang batas capres atau presidential threshold. Sesuai UU Pemilu, partai atau koalisi partai bisa mengajukan pasangan calon bila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25% suara sah berdasarkan hasil Pemilu 2014.

Di DPR, PKB memiliki 47 kursi (8,4%), Demokrat 61 kursi (10,9%), dan PAN 48 kursi (8,6%). Totalnya adalah 27,9% kursi di DPR yang berarti memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon di Pilpres 2019.

"Poros ketiga itu memang paling mungkin Demokrat-PKB-PAN," ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Median, Rico Marbun dalam perbincangan, Sabtu (3/3/2018).

Ada sejumlah hal yang dinilai bisa menjadi alasan mengapa ketiga partai ini sangat memungkinkan untuk membentuk koalisi. Pertama soal PKB yang niatnya memajukan sang ketum, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres bagi Joko Widodo (Jokowi) diremehkan oleh partai-partai pendukung pemerintah lainnya.

"Harusnya tidak boleh merendahkan manuver politik Muhaimin. Kalau Demokrat jelas, bahkan di DKI berhasil buat alur sendiri. PAN kita ketahui partai pendukung pemerintah tapi rasa oposan. Sehingga wajar kalau ketiganya bergabung," urai Rico.

Di Pemilu 2014, perolehan suara Demokrat mengalahkan PKB dan PAN. Namun belakangan elektabilitas Demokrat menurun sementara PKB mengalami kenaikan sehingga berada di atasnya.

Namun dalam menentukan capres/cawapres, kata Rico, tingkatan partai saja tidak cukup. Perlu juga dilihat tokoh-tokoh yang dimiliki oleh masing-masing partai itu sendiri.

"Bisa dilihat PKS di Pilgub DKI. PKS suaranya di DKI tapi nggak ada kadernya yang maju. Jadi kutub tarik-menarik, pertama tiket dan kedua adalah kekuatan orang untuk menang," sebutnya.

Soal kemungkinan terbentuknya Poros Ketiga di Pilpres 2019, saat ini yang dinilai penting adalah membangun chemistry antara Demokrat-PKB-PAN. Perlu dilihat bagaimana posisi senioritas dengan elektabilitas supaya tidak ada konflik dalam penentuan capres/cawapres.

"Mungkin ada problem senioritas. Misalnya tokoh yang diajukan Demokrat kan paling junior dibanding Muhaimin, dan Zulkifli Hasan. Tapi yang harus dilihat angka elektabilitas,
bukan tidak mungkin Muhaimin bisa jadi nomor satu, secara elektabilitas," papar Rico.

"Makanya Cak Imin kampanye jangan sebagai cawapres, kampanye aja sebagai capres, begitu gabung dengan Demokrat dan PAN jadi sudah sebagai capres," imbuhnya.

Seperti diketahui, tokoh yang kini tengah 'ditawarkan' oleh Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung dari sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono. Dari sisi senioritas, Ketum PAN Zulkifli Hasan memang lebih unggul dari Cak Imin dan AHY.

Cak Imin-AHY pun dinilai berpeluang menjadi pasangan untuk Poros Ketiga. Meski begitu, menurut Rico, Demokrat juga bisa saja mengajukan sebagai capres tapi perlu mencari tokoh yang lebih senior.

"Sangat mungkin ada muncul (pasangan) Cak Imin-AHY. Atau Demokrat bisa cari figur lain selain AHY, yang lebih senior, atau tokoh yang memiliki kedekatan dengan Demokrat," ujarnya.

Partai berlambang Mercy itu disebut bisa mencari tokoh yang memiliki latar belakang ekonomi. Hal tersebut lantaran, berdasarkan survei, permasalahan ekonomi masih menjadi momok di tengah-tengah masyarakat.

"Tokoh yang diharapkan rakyat, yang bisa memenuhi harapan atas kegonjang-ganjingan ekonomi. Jadi bisa ya misalnya tokoh yang memiliki kedekatan dengan Demokrat berpasangan dengan Cak Imin," kata Rico.

"Sambil AHY dipersiapkan dalam kabinet, tidak harus jadi capres/cawapres. Kalau menang, jadi ajang pelatihan atau training. Bisa jadi menteri dulu, 5 tahun cukup lah untuk kemudian maju capres," tambah dia.

Rico lantas menyebut sejumlah nama yang bisa diajukan oleh Demokrat. Nama-nama yang disebutnya merupakan tokoh yang ahli dalam bidang ekonomi, seperti mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

"Ada figur Rizal Ramli, setahu saya kedekatan dengan SBY bagus, paham ekonomi, mazhab ekonomi yang anti-neolib. Atau mungkin juga ahli ekonomi lainnya juga bisa seperti pak Chairul Tanjung," ujar Rico.

Seperti diketahui, Poros ketiga muncul untuk melengkapi poros Gerindra-PKS yang hendak mengusung Prabowo Subianto dan poros pemerintah dengan Capres Jokowi. PDIP pun bahkan menyebut Cak Imin ada keinginan maju sendiri sebagai capres bila tidak menjadi cawapres Jokowi.

"Di socmed pagi ini saya lihat ada PKB menyatakan kalau tidak berikan (posisi) cawapres, PKB akan maju usung capresnya sendiri. Jadi poros ketiga ini sangat mungkin dimotori oleh PAN, Demokrat, dan PKB," beber Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga. 

Survei Populi Center: PKB Melesat ke urutan 3

Populi Center merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik di Indonesia. (Kanavino/detikcom)

Jakarta - Populi Center merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik di Indonesia. Hasilnya, PDI Perjuangan bertengger di posisi pertama, disusul Partai Golkar.

Survei digelar di 34 provinsi di Indonesia pada 7-16 Februari 2018. Ada 1.200 responden yang diwawancara dengan dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Margin of error survei +- 2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Proporsi gender dalam survei ditentukan 50:50.

Survei dilakukan di 120 kecamatan dengan setiap kelurahan dipilih 10 responden dari dua RT. Besaran sampel tiap wilayah dialokasikan sesuai dengan proporsi populasi dari data sensus BPS.

Berdasarkan hasil survei terkait elektabilitas partai politik, PDIP berada di posisi pertama dengan 28,6%. Disusul Partai Golkar dengan 10,7%.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati Partai Gerindra dengan 10,2%. Posisi Gerindra ini turun satu tingkat dibanding survei yang digelar pada Desember 2017 dengan angka 12,2%.

Partai lain yang masuk di Top 5 adalah PKB dengan 7,9% dan PPP dengan 4,3 %.

Peneliti Populi Center, Hartanto Rosojati, menjelaskan, jika mengacu pada survei Januari 2015, sejumlah partai politik ini mengalami dukungan yang fluktuatif. Namun, di tengah naik-turunnya dukungan itu, PDIP dinilai sebagai partai yang paling mendapat insentif elektoral terbesar.

"Untuk partai politik selain PDIP, tren dukungan masih dalam rentang margin of error-nya, artinya dapat dikatakan tidak ada perubahan signifikan/stagnan," ujar Hartanto di kantor Populi Center, Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (28/2/2018).

Berikut ini survei elektabilitas partai politik oleh Populi Center pada Februari 2018:

1. PDIP 28,6%

2. Partai Golkar 10,7%

3. Partai Gerindra 10,2%

4. PKB 7,9%

5. PPP 4,3%

6. NasDem 4,1%

7. Perindo 3,9%

8. Partai Demokrat 3,1%

9. PKS 2,8%

10. PAN 1,5%

11. Partai Hanura 0,5%

12. PSI 0,3%

13. PBB 0,3%

14. Partai Berkarya 0,1%

15. Tidak tahu/tidak jawab 21,8%

Didukung Kiai Jatim Jadi Cawapres, Cak Imin: Pastikan Dulu Capresnya

Jakarta - Dukungan agar Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertarung di Pilpres 2019 datang dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah KH Nurul Huda Djazuli. Cak Imin menyambut baik dukungan itu, namun dia akan meminta petunjuk kepada para kiai soal capres yang akan didukung.

"Apa pun titah kiai, itu demi dan untuk kebaikan bangsa. Yang penting saat ini saya justru sedang minta petunjuk kiai, siapa calon presidennya yang harus kita dukung. Kita akan memastikan dulu siapa calon presidennya dalam waktu dekat," kata Cak Imin kepada wartawan, Rabu (7/2/2018).

PKB saat ini merupakan parpol pendukung Presiden Jokowi. Namun Cak Imin mengatakan pengumuman soal capres yang akan didukung pada Pilpres 2019 masih menunggu masukan dari para kiai.

"Tunggu waktunya dalam waktu dekat. Namanya sudah ada, tapi saya harus jalankan dulu sejumlah perintah kiai. Para kiai sepakat bahwa Indonesia butuh perbaikan, ekonomi umat perlu diangkat, khususnya kaum menengah ke bawah, termasuk para petani dan nelayan yang menjadi basis nahdliyin. Ini yang utama," ujarnya.

Tantangan ke depan, menurut Cak Imin, adalah membangun ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Banyak warga nahdliyin, ujarnya, yang termasuk dalam kelompok masyarakat ini. Kalau pendapatan dan daya beli masyarakat menengah ke bawah meningkat, Cak Imin yakin Indonesia akan tumbuh.

"Dalam waktu singkat, saya akan keliling ke kiai-kiai se-Nusantara, khususnya Jawa dan Indonesia timur, termasuk menjalankan perintah kiai untuk bertanya ke basis nelayan dan petani, para tokoh agama, dan ketua adat, termasuk para ahli, untuk mendapat masukan. Mereka harus didengar untuk memastikan Indonesia milik semuanya dan dibangun secara gotong royong," ujar mantan Menakertrans ini. 

Kiai dan Ulama Jatim Siap All Out Dukung Cak Imin Jadi Cawapres

Cak Imin beserta Kiai dan Ulama se-Jatim (foto: Radarbangsa)

KEDIRI  - Kiai Jawa Timur kompak mendukung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Hal Itu disampaikan langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, KH Nurul Huda Djazuli saat pertemuan ulama dan kiai pengasuh Pondok pesantren se-Jawa Timur di Kediri, Selasa 6 Februari 2018.

"Para kiai tadi kompak mendukung aspirasi kalangan NU agar Gus Imin maju jadi cawapres," ujarnya.

Menurut Kiai Nurul Huda, sudah saatnya kader Nahdlatul Ulama menjadi Wakil Presiden Indonesia. Ia akan all out mendukung Cak Imin untuk maju sebagai Cawapres mendatang.

"Saya setuju dan mendukung sekali Gus Imin jadi cawapres 2019, sudah saatnya kader NU jadi wapres," tambahnya.

Untuk itu, Kiai Huda menuturkan, NU kalau mau menang, kuncinya kompak dalam satu saf, kita uji kekompakan ini mulai dari Pemilihan Gubernur Jatim untuk Gus Ipul. "Kemenangan itu hanya bisa dicapai melalui jemaah, karena NU itu ya jemaah," tegasnya.