APBD Banten Disahkan, Ada Bantuan Bagi 3000 Pesantren

Serang - APBD Banten tahun 2020 Sebesarar 13,2 triliun resmi disahkan  setelah melewati pembahasan bersama DPRD dengan Pemprov Banten pada selasa (19/11/2019).

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten, Serang, Selasa (19/11/2019). Dalam postur APBD 2020, pendapatan asli daerah dari pajak, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah sampai pendapatan yang sah bernilai Rp 8,1 triliun. Sedangkan dana perimbangan sebesar Rp 4,4 triliun

Dalam APBD 2020 juga porsi belanja tidak langsung lebih besar dibanding belanja langsung untuk kepentingan belanja modal, jasa, termasuk untuk infrastruktur. Belanja tidak langsung untuk 2020 senilai Rp 8,3 triliun.

Dari jumlah itu, belanja pegawai sampai Rp 2,5 triliun dan hibah bansos sampai Rp 2,3 triliun. Sedangkan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota senilai Rp 2,8 triliun.

Sedangkan belanja langsung, seperti barang dan jasa, senilai Rp 2,7 triliun dan belanja modal Rp 2,0 triliun.

Pada tahun ini, terdapat program tambahan yang dimasukkan ke APBD, yakni bantuan untuk pesantren. Dana bantuan pondok pesantren sebelumnya pernah ada pada 2018 silam, namun menghilang pada APBD 2019.

Dari alokasi APBD, khususnya hibah bansos, sebesar Rp 2,3 triliun, ada anggaran untuk pesantren sebesar Rp 30 juta per ponpes. Ada sekitar 3.000 pesantren yang rencananya mendapatkan bantuan tersebut.

PKB Tangsel Soal Isu Anak KH. Ma'ruf Amin

Senin, 30 September 2019. Beredar issue Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tangerang Selatan bakal mengusung Siti Nur Azizah, putri KH. Ma’aruf Amin Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024. Hal itu dikarenakan adanya kedekatan dengan ketua umum PKB Ahmad Muhaimin Iskandar (Gus Ami).

“Sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan Bu Nur Azizah,” Kata Tarmizi Ketua DPC PKB Tangsel.

Beliau memastikan, penjaringan Bakal Calon Walikota / Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020 mendatang terbuka untuk siapa saja. Setelah pendaftaran bacalon ditutup, Desk Pilkada akan menverifikasi setiap berkas yang masuk.

Tahapan selanjutnya para bacalon ditantang memaparkan visi dan misi dihadapan elite serta kader PKB. “Para bakal calon itu yang sudah mengembalikan formulir tentunya dengan persyaratan yang memang sudah dilengkapi,” Ujar Tarmizi.

Beliau menyerahkan keputusan rekomendasi melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and propher test) kepada DPP PKB di Jakarta.

Muthmainah Ketua Desk Pilkada menambahkan bahwa PKB hanya punya jatah empat kursi di parlemen. Sehingga tidak mungkin dapat mengusung calon sendirian karena mesti berkoalisi dengan partai politik lainnya.

"Kita membuka peluang kepada semuanya. Adapun jika dari internal maupun eksternal, selagi dia bisa diterima oleh koalisi partai lain kita akan fair,”  Ujarnya.

Partai berlambang bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang di Kota Tangsel ini membuka pendaftaran penjaringan mulai 2-13 Oktober 2019.

Jelang Pilkada 2020, PKB Tangsel Buka Penjaringan Bakal Calon Walikota

Jajaran Pengurus DPC PKB Tangerang Selatan

Senin, 30 September 2019 - Jelang pesta demokrasi Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020, DPC PKB Kota Tangerang Selatan telah membentuk Desk Pilkada dengan masa bakti dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Adapun tugas dari Desk Pilkada adalah melakukan penjaringan Bakal Calon Walikota / Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan.

Pembukaan pendaftaran akan dimulai pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 yang insya Allah akan selesai pada hari Minggu, 13 Oktober 2019.

"Memberikan peluang bagi semua putra-putri terbaik yang siap memimpin Kota Tangerang Selatan dengan menitikberatkan calon yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi kepada NKRI harga mati, serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945." Kata Muthmainnah Ketua Desk Pilkada PKB Kota Tangerang Selatan.

"Oleh karena itu, Desk Pilkada PKB Tangsel menolak keras calon yang mendukung paham Kilafah dan Radikalisme." Lanjut Beliau.

Desk Pilkada PKB Tangsel akan selalu berkonsultasi kepada DPW PKB Provinsi Banten serta DPP PKB di Jakarta sejak mulai proses penjaringan sampai dengan semua tahapan selesai.

Musim Kemarau, Pandeglang Daerah Paling Rawan di Banten

SERANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menuturkan bahwa dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten, Pandeglang paling rawan bencana kekeringan. Wilayah tersebut memiliki jumlah kecamatan terbanyak yang tiap tahun berpotensi mengalami kekeringan.

Pusdalops BPBD Provinsi Banten Giman menyebutkan, ada 14 dari 35 Kecamatan di Pandeglang yang rawan kesulitan air bersih karena kekeringan. Jumlah tersebut menurutnya adalah daerah paling banyak terdampak kekeringan, yang menurutnya karena kondisi wilayah yang diliputi banyak pegunungan dan merupakan daerah pesisir.

"Pandeglang terbanyak potensi bencana kekeringan. Misalnya saja yang di gunung, kalau sudah mata airnya kering kan sulit mau kemana lagi, atau juga yang di daerah pesisir kalau sudah musim kemarau seperti ini sulit air bersihnya," kata Giman, saat diwawancarai di Kantor BPBD Banten, Selasa (9/7).

Sementara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang masing-masing ada 12 Kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Sementara Kabupaten Tangerang di urutan selanjutnya dengan tujuh kecamatan dan Kota Serang sebanyak tiga kecamatan. Adapun Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon belum masuk daftar daerah rawan bencan kekeringan BPBD.

Pusdalops mengaku saat ini sudah banyak mendapat laporan dari kabupaten dan kota yang wilayahnya tengah mengalami kesulitan air bersih. Namun, hingga saat ini belum ada daerah yang mengaku tidak sanggup menangani kekeringan hingga memutuskan untuk menyematkan status darurat kekeringan.

"Saya sudah dengar ada beberapa daerah yang wilayahnya sudah kesulitan mendapatkan air bersih, seperti di Pontang. Namun sampai saat ini belum ada daerah yang menetapkan status darurat kekeringan, artinya masih bisa ditangani Pemda setempat atau BPBD setempat," ujarnya.

Dari laporan yang masuk, di Kabupaten Serang saat ini sudah tiga kecamatan terdampak kekeringan dengan jumlah 69.762 jiwa yang ada di wilayah tersebut kesulitan air bersih. Sementara, Kabupaten Lebak empat kecamatan dan Pandeglang terbanyak dengan jumlah tujuh kecamatan terdampak.

Polemik PPDB Zonasi, WH Bakal Konsultasi PPDB Zonasi ke Mendikbud

TANGERANG –  Seiring dengan permasalahan PPDB Zonasi Gubernur Banten Wahidin Halim atau biasa disapa WH akan berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019, di Banten.

Wahidin menilai, PPDB di Banten belum sesuai dengan tujuan Kemendikbud yakni pemerataan pendidikan.

“Fakta pelaksanaan sistem zonasi di Banten belum bisa memenuhi akses pendidikan masyarakat yang mengharapkan dapat sekolah gratis dengan lokasi yang mudah dijangkau,” jelas Wahidin, Senin (1/7/2019).

Wahidin melanjutkan, selain itu jumlah kuota, dan rombongan belajar yang dibatasi menjadi pengaruh. Pun dengan fasilitas pendidikan yang belum memadai.

Lagipula, tambah Wahidin, jumlah sekolah di Banten belum sebanding dengan kebutuhan pendidikan yang tinggi. Dia menerangkan, di Banten baru mengalokasikan satu sekolah negeri per kecamatan, sehingga dipastikan tak mampu menampung semua calon peserta didik baru.

“Kemudian, sistemnya tanpa ada standar minimal. Siapa sih yang sebenarnya diterima itu? Apakah yang punya prestasi? Apa orang miskin? Apa orang kaya?,” tanyanya dilansir medcom.id.

Wahidin mengakui, sistem zonasi memiliki tujuan yang baik untuk pemerataan sehingga semua calon peserta didik memiliki akses yang sama. Namun, akhirnya tidak semua mendapatkan akses karena keterbatasan kuota dan jumlah rombongan belajar.

“Yang harus didahulukan, bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dari jumlah sekolah yang dibangun, jumlah rombongan belajar dengan asumsi sesuai kebutuhan masyarakat,” bebernya.

Namun, jelas dia, sistem zonasi dibuat tanpa dibarengi dengan pemeratan keberadaan sekolah. Sehingga menyebabkan benturan.

“Di daerah yang padat pendudukan dan animo rendah dengan pendidikan, tak bakal jadi masalah. Tapi, di Tangerang dan Serang, ditambah dengan fasilitas sekolah gratis, peminat meningkat,” ujarnya.

Dia membeberkan, dengan sistem zonasi menjadi tidak jelas. Karena tidak adanya aturan jarak pasti yang disepakati.

“Apakah disepakati satu kilometer, dua kilometer atau tiga kilometer. Berbeda jika menggunakan kriteria nilai prestasi yang akan lebih mudah melihat siapa saja calon peserta didik yang memenuhi rata-rata nilai passing grade,” urai dia.

Wahidin mengaku, telah meminta Sekda Pemprov Banten Al Muktabar untuk mendata calon peserta didik berprestasi yang tidak lolos karena zonasi. Dia menyakini, calon peserta didik yang beprestasi dan berada di perbatasan bakal kalah saing dengan siswa yang ada di area zonasi.

“Kita akan membangun sekolah dan kelas baru. Kita akan konsultasi hari ini, agar langkah yang kita ambil nanti tidak salahi aturan. Kan kemarin kita usulakn penambahan kritesia prestasi 15 persen,” tandasnya. (Red)

Korban Tewas Tsunami Selat Sunda Jadi 222 Orang, 843 Orang Luka

Jakarta - Jumlah korban tewas tsunami di Selat Sunda kembali dilaporkan bertambah. Saat ini dilaporkan korban tewas diketahui menjadi 222 orang. 

 

"Jumlah korban dan kerusakan akibat tsunami yang menerjang wilayah pantai di Selat Sunda terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB hingga Minggu 23/12/2018, pukul 16.00 WIB, tercatat 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka, dan 28 orang hilang," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (23/12/2018). 

Sutopo menjelaskan, update terbaru sebanyak 556 unit rumah rusak, 9 unit hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, serta 350 kapal dan perahu rusak. 

"Tidak ada korban warga negara asing. Semua warga Indonesia. Korban dan kerusakan ini meliputi di 4 kabupaten terdampak, yaitu di Kabupaten Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, dan Tanggamus," ujar Sutopo. 

Menurut Sutopo, jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Terutama karena belum semua lokasi bisa dijangkau dan didata.

"Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah karena belum semua korban berhasil dievakuasi, belum semua puskesmas melaporkan korban dan belum semua lokasi dapat didata keseluruhan. Kondisi ini menyebabkan data akan berubah," jelas Sutopo.

Berikut ini rincian lokasi penemuan korban tewas dan luka hingga hilang:

1. Kabupaten Pandeglang
Sebanyak 164 orang meninggal dunia, 624 orang luka-luka, 2 orang hilang. Kerusakan fisik meliputi 446 rumah rusak, 9 hotel rusak, 60 warung rusak, 350 unit kapal dan perahu rusak, serta 73 kendaraan rusak. Daerah yang terkena dampak berada di 10 kecamatan. Lokasi yang banyak ditemukan korban adalah di Hotel Mutiara Carita Cottage, Hotel Tanjung Lesung, dan Kampung Sambolo.

 

2. Kabupaten Serang
Sebanyak 11 orang meninggal dunia, 22 orang luka-luka, dan 26 orang hilang. Kerusakan bangunan masih dilakukan pendataan.
3. Kabupaten Lampung Selatan
Tercatat 48 orang meninggal dunia, 213 orang luka-luka, dan 110 rumah rusak.
 

4. Kabupaten Tanggamus
Terdapat 1 orang meninggal dunia.

"Alat berat dikerahkan membantu evakuasi. Saat ini sedang bekerja 5 unit ekskavator, 2 unit loader, 2 unit dump truck, dan 6 unit mobil tangki air. Bantuan alat berat akan ditambah. Jumlah pengungsi masih dalam pendataan," papar Sutopo.

Update Korban Tsunami Selat Sunda: 168 Orang Meninggal, 745 Terluka

Korban tsunami Selat Sunda yang menerjang Banten dan Lampung terus bertambah. Hingga saat ini, jumlah korban tercatat mencapai 168 orang. 
 
"Hingga Minggu, 23 Desember 2018, pukul 13.00 WIB, total jumlah korban meninggal 168 orang meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di Kantor BPBD Yogyakarta, Minggu (23/12/2018). 

Sebanyak 745 orang terluka dan 30 orang lainnya hilang. Korban meninggal paling banyak di Pandeglang. 
 
Akibat tsunami, hotel dan rumah-rumah roboh. Kerusakan tidak hanya terjadi di Banten melainkan juga di Lampung Selatan. 
 
Tsunami ini menerjang pada Sabtu (22/12) dan diduga akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang juga bertepatan dengan bulan purnama. PVMBG masih mendalami kaitan antara letusan gunung dan tsunami. 

sumber : detik.com

Update Korban Tsunami Banten: 62 Orang Tewas, 584 Luka, 20 Hilang

Pandeglang - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbaharui jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami di pesisir Banten. Ada 62 korban meninggal dunia.
"Data dampak tsunami sampai dengan 23 Desember 2018 sampai dengan pukul 10.00 WIB, data sementara jumlah korban meninggal, 62 orang meninggal dunia, luka-luka 584 orang, hilang 20 orang," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Minggu (23/12/2018).
Tsunami terjadi pada Sabtu (22/12) malam. Selain 62 orang meninggal, terdapat ratusan unit rumah rusak berat.
"Kemudian terdapat 430 unit rumah rusak berat, 9 unit hotel rusak berat, 10 kapal kapal rusak berat. Dan data ini akan terus bergerak naik," katanya.

Daerah yang terdampak paling parah adalah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari kawasan wisata Pantai Carita, Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, dan Panimbang. BNPB hingga TNI tengah melakukan survei pemetaan dampak bencana.
"Daerah yang paling terdampak parah adalah di Kabupaten Padeglang, yaitu kawasan wisata dan permukiman sepanjang pantai dari Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Panimbang, dan Carita. Oleh karena itu saat ini sedang disiapkan, akan dilakukan survei dan pemetaan dengan pesawat terbang yang dilakukan TNI, BNPB kerahkan heli," ujar Sutopo.

 

sumber : detik.com

Ribuan Masyarakat di Banten Hadiri Deklarasi Dukungan Jokowi-Ma`ruf Amin

Keluarga Besar H. Tubagus Chasan Sochib menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan capres cawapres Joko Widodo-KH. Ma`ruf Amin. Acara deklarasi digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, Sabtu, 3 November 2018.

Ribuan masyarakat turut menghadiri acara tersebut bersama para ulama, Pendekar Banten, serta Relawan Banten Bersatu (RBB). Sementara, Keluarga besar H.Tubagus Chosan Sochib diwakili oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani dan wakil Gubernur Banten Andhika Hazrumy yang juga Ketua Persatuan Pendekar Banten.

Dalam sambutannya, Ratu Tatu mengatakan masyarakat Banten berterima kasih pada Jokowi karena telah memilih calon wakil Presiden dari Putra Banten yakni KH. Ma`ruf Amin. Karena, lanjutnya, selama ini bisa dihitung berapa orang dari masyarakat Banten yang duduk di Kementerian.

"Ini merupakan kebahagiaan bagi masyarakat Banten. Selama ini masyarakat Banten bisa dihitung yang duduk di Kementerian. Tapi Pak Jokowi malah memberi tempat kepada salah satu putra terbaik Banten mendampingi Bapak," kata Ratu Tatu.

Dihadapan peserta deklarasi, Ratu Tatu menegaskan bahwa deklarasi ini bukanlah akhir pertemuan, melainkan awal dari perjuangan. Dirinya juga mengungkapkan bahwa ini merupakan harapan masyarakat Banten jika nanti pasangan Jokowi`Ma`ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode mendatang.

"Sekarang tergantung masyarakat Banten, apakah akan memanfaatkan kesempatan ini," tuturnya.

Selain itu, Ratu Tatu mengakui bahwa peserta deklarasi yang hadir umumnya adalah jejaring keluarga besar untuk memenangkan berbagai ajang politik, mulai dari Pilkada hingga Pemilu Legislatif di Provinsi Banten. Dirinya berharap jaringan ini juga bersedia bekerja keras untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Jangan bermimpi jadi pemenang ketika duduk terus, ketika tak bergerak. Kami dari keluarga besar berharap kepada kita semua agar memberikan hal yang sama dalam memenangkan Pak Jokowi-KH. Ma`ruf Amin," pungkasnya.

Kiai Ma’ruf: Tugas NU Menjaga Negara dan Agama

KH. Ma'ruf Amin dalam acara pelantikan PWNU Provinsi Banten 

PKBNews - SERANG - KH. Ma’ruf Amin menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten 2018-2023 di Alun-alun Barat Kota Serang, Sabtu 13 Oktober 2018.

Kiai Ma’ruf dalam amanatnya meminta PWNU Banten turut aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengajarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

“Tugas NU adalah menjaga negara (himayah al-daulah) dan menjaga agama (himayah al-dien), Islam ahlu sunnah wal jama’ah,” kata Kiai Ma’ruf di lokasi pelantikan yang dirangkap dengan Istighotsah Kubro.

Sementara itu, Ketua Harian PBNU KH. Robikin Emhas yang hadir mewakili Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj mengatakan, Kiai Ma’ruf telah mengajarkan arti penting politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kiai Robikin meminta seluruh kader NU, tak terkecuali di Banten, untuk tidak terjebak pada penilaian negatif terkait pencalonan Kiai Ma’ruf sebagai Cawapres mendampingi Joko Widodo.

“Dalam konteks sebagai Cawapres, KMA tidak mengejar jabatan politik. Bukan mengejar kedudukan duniawi. Tapi dalam rangka menjalankan tugas NU untuk mengemban amanah keagamaan dan kenegaraan,” ujar Kiai Robikin.

Acara tersebut juga dihadiri Musytasyar PBNU Abuya Muhtadi Dimyati, Gubernur Banten Wahidin Halim, Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani, Kapolda Banten Brigjen Kapolda Banten Teddy Minahasa Putra serta Wagub Banten Andika Hadrumi.

Abuya Muhtadi Sambut Kirab Satu Negeri sambil Tunggangi Kuda

KH. Abuya Muhtadi Dimyati pada saat menunggangi kuda dalam acara Kirab Satu Negeri

PKBNews - Serang- Kiai kharismatik asal Banten, Abuya Muhtadi bin Dimyati menyambut Kirab Satu Negeri Gerakan Pemuda Ansor dengan menaiki kuda, Sabtu (13/10) siang. Rombongan Kirab Satu Negeri tiba di Serang setelah sebelumnya tiba di Merak Jumat (12/10) kemarin.

Rombongan kirab kemudian menggelar long march yang diawali dari Masjid Agung Ats -Tsaurah Kota Serang menuju Alun-alun Barat Kota Serang, lokasi Acara Pelantikan PWNU Banten.

Ribuan kader dan Banom NU Banten menyambut rombongan Kirab Satu Negeri tersebut dengan sangat antusias. Bahkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy serta Kapolda Banten, Brigjen Pol Teddy Minahasa ikut menyambut rombongan kirab tersebut.

"Hari ini rombongan Kirab Satu Negeri tiba di Kota Serang. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia beragam tapi ini tetap satu: satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Jadi, kita itu sama: sama cinta Indonesia," kata Ketua PW Ansor Provinsi Banten, Ahmad Nuri.

Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyambut rombongan tersebut mengaku bahagia. Sebab, menurutnya, NU dan Banom-nya tidak diragukan lagi terkait persoalan keumatan.

"Kalau soal keumatan, NU tidak diragukan lagi. Setiap hari, setiap minggu banyak pengajian di Banten. Saya ingin Banten maju ke depan, bersatu semua warga bangsa. Saya senang sekali bisa menjadi bagian Kirab Satu Negeri yang mengaungkan cinta tanah air dan persatuan," ujar Wahidin.

Sementara itu, selama di Banten rombongan Kirab Satu Negeri akan berada di Banten hingga tanggal 17 Oktober mendatang. Setelah di Serang, tanggal 14 Oktober, rombongan Kirab akan menuju Kabupaten Pandeglang untuk bersilaturahmi dengan ulama besar Banten sekaligus Mustasyar PBNU KH Abuya Muhtadi, kemudian berziarah ke makam Abuya Dimyati. Setelah di Pandeglang, rombongan menuju Kabupaten Lebak untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Baduy.

Di tanggal 15 Oktober, rombongan baru bergerak ke Tangerang. Sedangkan pada 16 Oktober akan ada diskusi dan doa lintas agama di Pemkot Tangerang. Sedangkan sore harinya di Tangerang Selatan digelar pawai. Dan, pada tanggal 17 Oktober, rombongan akan menuju ke Jawa Barat.

Akun Medsos Caleg Wajib Dilaporkan

TIGARAKSA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang tak mau kecolongan terhadap sejumlah kemungkinan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon legislatif (Caleg) dengan memanfaatkan media sosial.

Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Tangerang Imron Mahrus mengatakan, untuk kampanye di media sosial, setiap akun yang dimiliki caleg maksimal 10 untuk setiap aplikasi. “Semuanya harus dilaporkan oleh masing-masing parpolnya,” kata Imron.

Dia menyatakan, terkait kampanye di medsos yang dilakukan para caleg, secara khusus tidak diatur. “Yang diatur adalah materi kampanyenya. Seperti tulisan, gambar, suara atau grafis,” terangnya.

Bahkan dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye, secara umum diatur terkait larangan dalam berkampanye. Yang dilarang di antaranya, mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NKRI 1945, dilarang menghina atau hal lain yang berkaitan dengan unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). “Begitu juga jika ada caleg yang mempunyai website, maka parpol yang bersangkutan harus menyampaikannya juga ke KPU,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Andi Irawan menyatakan, pihaknya sampai saat ini terus melakukan pemantauan di medsos-medsos yang dimilik para caleg.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tangsel Slamet Santosa juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya untuk media sosial dibatasi 10 akun. ”Parpol yang harus membuat, calon legislatif (caleg) tidak boleh dan jumlahnya hanya 10 akun, tidak boleh lebih,” katanya di Kantor Bawaslu, Senin (1/10).

Sedangkan untuk menghindarkan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Bawaslu melakukan rapat kordinasi yang dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perwakilan parpol. Sebab, pemasangan APK masih ditemukan adanya pelanggaran. Soalnya, pemasangan atribut hanya diperbolehkan oleh Parpol sedangkan caleg tidak diperkenankan.