Ahmad Fauzi Optimalkan Jaringan PKB Banten

PKB adalah salah satu dari lima pemenang pemilu 2019 dengan perolehan suara pada 2019 sebesar 13.570.097 atau 9,69 persen, mengalami kenaikan dari suara 2014 sebesar 11.298.950 atau 9,04 persen. Kenaikan ini merupakan buah dari konsolidasi sistematis dari struktur partai di setiap wilayah di tanah air.

Menanggapi kenaikan tersebut Ketua DPW PKB Banten menyampaikan terima kasih pada segenap pengurus PKB di Banten yang terdiri dari empat kabupaten dan empat kota yang berkumpul pada acara "Worshop Penguatan Peran Caleg dan DPRD PKB Pada Optimalisasi dan Perluasan Jaringan Struktur Partai", yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu (11/01/2020) di Hotel Ultima Ratu Serang Banten.

"Kita harus bersyukur atas kenaikan suara PKB pada 2019, dengan terus melakukan upaya konsolidasi partai. Saya berharap pada caleg dan DPRD PKB di Banten bisa mengoptimalkan semua potensi kader," katanya ketika memberikan materi di depan para peserta worshop.

Ketua Fraksi PKB DPRD Banten ini menjelaskan bahwa potensi tersebut bisa dioptimalkan oleh para Caleg PKB 2019 yang nota bene telah mendedikasikan diri hingga terjadi peningkatan perolehan suara PKB. "Para Caleg PKB 2019 merupakan jangkar politik PKB yang mustahil kita lupakan. Mereka diharapkan bisa membangun struktur Partai PKB di Banten dari jaringan yang telah mereka bentuk selama proses kampanye," ucapnya.

Untuk para anggota DPRD di seluruh tingkatan di Banten, suami dari Muthmainnah ini menyampaikan pentingnya komitmen membangun struktur partai, karena mereka adalah perpanjangan tangan PKB dalam menjalankan amanah aspirasi dari pemilih PKB 2019. Fauzi mengingatkan anggota DPRD untuk tampil paling depan dalam memperluas jaringan partai di masa mendatang.

"Jika kekuatan jaringan dari Caleg dan DPRD di Banten bisa menyatu membangun struktur partai, maka PKB bisa meraih peningkatan suara pada pemilu 2024. Waktu kita masih cukup panjang untuk melakukan kerja politk, jangan sampai mendekati pemilu 2024 tergopoh-gopoh konsolidasi karena struktur partai kita kropos," pungkasnya.

Di tempat yang sama ketua PAC PKB Pamulang Tangsel Sarjono, menyampaikan pesan pada seluruh kader PKB di Banten agar tidak putus asa dalam mengenalkan PKB di masyarakat. "Memang pola pikir warisan orde baru masih ada, melihat partai dengan ukuran materi," katanya.

Sarjono meyakinkan bahwa mengubah pola pikir masyarakat memang tidak mudah, tapi dengan modal kedekatan pada masyarakat akan tercapai sikap baru dalam berpolitik.

"Politik itu indah dan membahagiakan jika dimaknakan sebagai perjuangan untuk lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pasti ada kendala, tapi bukan mustahil masyarakat menjadi sadar berpolitik adalah cara membuat kehidupan lebih baik dan maju", tutupnya.

APBD Banten Disahkan, Ada Bantuan Bagi 3000 Pesantren

Serang - APBD Banten tahun 2020 Sebesarar 13,2 triliun resmi disahkan  setelah melewati pembahasan bersama DPRD dengan Pemprov Banten pada selasa (19/11/2019).

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten, Serang, Selasa (19/11/2019). Dalam postur APBD 2020, pendapatan asli daerah dari pajak, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah sampai pendapatan yang sah bernilai Rp 8,1 triliun. Sedangkan dana perimbangan sebesar Rp 4,4 triliun

Dalam APBD 2020 juga porsi belanja tidak langsung lebih besar dibanding belanja langsung untuk kepentingan belanja modal, jasa, termasuk untuk infrastruktur. Belanja tidak langsung untuk 2020 senilai Rp 8,3 triliun.

Dari jumlah itu, belanja pegawai sampai Rp 2,5 triliun dan hibah bansos sampai Rp 2,3 triliun. Sedangkan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota senilai Rp 2,8 triliun.

Sedangkan belanja langsung, seperti barang dan jasa, senilai Rp 2,7 triliun dan belanja modal Rp 2,0 triliun.

Pada tahun ini, terdapat program tambahan yang dimasukkan ke APBD, yakni bantuan untuk pesantren. Dana bantuan pondok pesantren sebelumnya pernah ada pada 2018 silam, namun menghilang pada APBD 2019.

Dari alokasi APBD, khususnya hibah bansos, sebesar Rp 2,3 triliun, ada anggaran untuk pesantren sebesar Rp 30 juta per ponpes. Ada sekitar 3.000 pesantren yang rencananya mendapatkan bantuan tersebut.

Jelang Pilkada 2020, PKB Tangsel Buka Penjaringan Bakal Calon Walikota

Jajaran Pengurus DPC PKB Tangerang Selatan

Senin, 30 September 2019 - Jelang pesta demokrasi Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020, DPC PKB Kota Tangerang Selatan telah membentuk Desk Pilkada dengan masa bakti dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Adapun tugas dari Desk Pilkada adalah melakukan penjaringan Bakal Calon Walikota / Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan.

Pembukaan pendaftaran akan dimulai pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 yang insya Allah akan selesai pada hari Minggu, 13 Oktober 2019.

"Memberikan peluang bagi semua putra-putri terbaik yang siap memimpin Kota Tangerang Selatan dengan menitikberatkan calon yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi kepada NKRI harga mati, serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945." Kata Muthmainnah Ketua Desk Pilkada PKB Kota Tangerang Selatan.

"Oleh karena itu, Desk Pilkada PKB Tangsel menolak keras calon yang mendukung paham Kilafah dan Radikalisme." Lanjut Beliau.

Desk Pilkada PKB Tangsel akan selalu berkonsultasi kepada DPW PKB Provinsi Banten serta DPP PKB di Jakarta sejak mulai proses penjaringan sampai dengan semua tahapan selesai.

Musim Kemarau, Pandeglang Daerah Paling Rawan di Banten

SERANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menuturkan bahwa dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten, Pandeglang paling rawan bencana kekeringan. Wilayah tersebut memiliki jumlah kecamatan terbanyak yang tiap tahun berpotensi mengalami kekeringan.

Pusdalops BPBD Provinsi Banten Giman menyebutkan, ada 14 dari 35 Kecamatan di Pandeglang yang rawan kesulitan air bersih karena kekeringan. Jumlah tersebut menurutnya adalah daerah paling banyak terdampak kekeringan, yang menurutnya karena kondisi wilayah yang diliputi banyak pegunungan dan merupakan daerah pesisir.

"Pandeglang terbanyak potensi bencana kekeringan. Misalnya saja yang di gunung, kalau sudah mata airnya kering kan sulit mau kemana lagi, atau juga yang di daerah pesisir kalau sudah musim kemarau seperti ini sulit air bersihnya," kata Giman, saat diwawancarai di Kantor BPBD Banten, Selasa (9/7).

Sementara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang masing-masing ada 12 Kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Sementara Kabupaten Tangerang di urutan selanjutnya dengan tujuh kecamatan dan Kota Serang sebanyak tiga kecamatan. Adapun Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon belum masuk daftar daerah rawan bencan kekeringan BPBD.

Pusdalops mengaku saat ini sudah banyak mendapat laporan dari kabupaten dan kota yang wilayahnya tengah mengalami kesulitan air bersih. Namun, hingga saat ini belum ada daerah yang mengaku tidak sanggup menangani kekeringan hingga memutuskan untuk menyematkan status darurat kekeringan.

"Saya sudah dengar ada beberapa daerah yang wilayahnya sudah kesulitan mendapatkan air bersih, seperti di Pontang. Namun sampai saat ini belum ada daerah yang menetapkan status darurat kekeringan, artinya masih bisa ditangani Pemda setempat atau BPBD setempat," ujarnya.

Dari laporan yang masuk, di Kabupaten Serang saat ini sudah tiga kecamatan terdampak kekeringan dengan jumlah 69.762 jiwa yang ada di wilayah tersebut kesulitan air bersih. Sementara, Kabupaten Lebak empat kecamatan dan Pandeglang terbanyak dengan jumlah tujuh kecamatan terdampak.

Update Korban Tsunami Selat Sunda: 168 Orang Meninggal, 745 Terluka

Korban tsunami Selat Sunda yang menerjang Banten dan Lampung terus bertambah. Hingga saat ini, jumlah korban tercatat mencapai 168 orang. 
 
"Hingga Minggu, 23 Desember 2018, pukul 13.00 WIB, total jumlah korban meninggal 168 orang meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di Kantor BPBD Yogyakarta, Minggu (23/12/2018). 

Sebanyak 745 orang terluka dan 30 orang lainnya hilang. Korban meninggal paling banyak di Pandeglang. 
 
Akibat tsunami, hotel dan rumah-rumah roboh. Kerusakan tidak hanya terjadi di Banten melainkan juga di Lampung Selatan. 
 
Tsunami ini menerjang pada Sabtu (22/12) dan diduga akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang juga bertepatan dengan bulan purnama. PVMBG masih mendalami kaitan antara letusan gunung dan tsunami. 

sumber : detik.com

Ribuan Masyarakat di Banten Hadiri Deklarasi Dukungan Jokowi-Ma`ruf Amin

Keluarga Besar H. Tubagus Chasan Sochib menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan capres cawapres Joko Widodo-KH. Ma`ruf Amin. Acara deklarasi digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, Sabtu, 3 November 2018.

Ribuan masyarakat turut menghadiri acara tersebut bersama para ulama, Pendekar Banten, serta Relawan Banten Bersatu (RBB). Sementara, Keluarga besar H.Tubagus Chosan Sochib diwakili oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani dan wakil Gubernur Banten Andhika Hazrumy yang juga Ketua Persatuan Pendekar Banten.

Dalam sambutannya, Ratu Tatu mengatakan masyarakat Banten berterima kasih pada Jokowi karena telah memilih calon wakil Presiden dari Putra Banten yakni KH. Ma`ruf Amin. Karena, lanjutnya, selama ini bisa dihitung berapa orang dari masyarakat Banten yang duduk di Kementerian.

"Ini merupakan kebahagiaan bagi masyarakat Banten. Selama ini masyarakat Banten bisa dihitung yang duduk di Kementerian. Tapi Pak Jokowi malah memberi tempat kepada salah satu putra terbaik Banten mendampingi Bapak," kata Ratu Tatu.

Dihadapan peserta deklarasi, Ratu Tatu menegaskan bahwa deklarasi ini bukanlah akhir pertemuan, melainkan awal dari perjuangan. Dirinya juga mengungkapkan bahwa ini merupakan harapan masyarakat Banten jika nanti pasangan Jokowi`Ma`ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode mendatang.

"Sekarang tergantung masyarakat Banten, apakah akan memanfaatkan kesempatan ini," tuturnya.

Selain itu, Ratu Tatu mengakui bahwa peserta deklarasi yang hadir umumnya adalah jejaring keluarga besar untuk memenangkan berbagai ajang politik, mulai dari Pilkada hingga Pemilu Legislatif di Provinsi Banten. Dirinya berharap jaringan ini juga bersedia bekerja keras untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Jangan bermimpi jadi pemenang ketika duduk terus, ketika tak bergerak. Kami dari keluarga besar berharap kepada kita semua agar memberikan hal yang sama dalam memenangkan Pak Jokowi-KH. Ma`ruf Amin," pungkasnya.

Kiai Ma’ruf: Tugas NU Menjaga Negara dan Agama

KH. Ma'ruf Amin dalam acara pelantikan PWNU Provinsi Banten 

PKBNews - SERANG - KH. Ma’ruf Amin menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten 2018-2023 di Alun-alun Barat Kota Serang, Sabtu 13 Oktober 2018.

Kiai Ma’ruf dalam amanatnya meminta PWNU Banten turut aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengajarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

“Tugas NU adalah menjaga negara (himayah al-daulah) dan menjaga agama (himayah al-dien), Islam ahlu sunnah wal jama’ah,” kata Kiai Ma’ruf di lokasi pelantikan yang dirangkap dengan Istighotsah Kubro.

Sementara itu, Ketua Harian PBNU KH. Robikin Emhas yang hadir mewakili Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj mengatakan, Kiai Ma’ruf telah mengajarkan arti penting politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kiai Robikin meminta seluruh kader NU, tak terkecuali di Banten, untuk tidak terjebak pada penilaian negatif terkait pencalonan Kiai Ma’ruf sebagai Cawapres mendampingi Joko Widodo.

“Dalam konteks sebagai Cawapres, KMA tidak mengejar jabatan politik. Bukan mengejar kedudukan duniawi. Tapi dalam rangka menjalankan tugas NU untuk mengemban amanah keagamaan dan kenegaraan,” ujar Kiai Robikin.

Acara tersebut juga dihadiri Musytasyar PBNU Abuya Muhtadi Dimyati, Gubernur Banten Wahidin Halim, Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani, Kapolda Banten Brigjen Kapolda Banten Teddy Minahasa Putra serta Wagub Banten Andika Hadrumi.

Abuya Muhtadi Sambut Kirab Satu Negeri sambil Tunggangi Kuda

KH. Abuya Muhtadi Dimyati pada saat menunggangi kuda dalam acara Kirab Satu Negeri

PKBNews - Serang- Kiai kharismatik asal Banten, Abuya Muhtadi bin Dimyati menyambut Kirab Satu Negeri Gerakan Pemuda Ansor dengan menaiki kuda, Sabtu (13/10) siang. Rombongan Kirab Satu Negeri tiba di Serang setelah sebelumnya tiba di Merak Jumat (12/10) kemarin.

Rombongan kirab kemudian menggelar long march yang diawali dari Masjid Agung Ats -Tsaurah Kota Serang menuju Alun-alun Barat Kota Serang, lokasi Acara Pelantikan PWNU Banten.

Ribuan kader dan Banom NU Banten menyambut rombongan Kirab Satu Negeri tersebut dengan sangat antusias. Bahkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy serta Kapolda Banten, Brigjen Pol Teddy Minahasa ikut menyambut rombongan kirab tersebut.

"Hari ini rombongan Kirab Satu Negeri tiba di Kota Serang. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia beragam tapi ini tetap satu: satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Jadi, kita itu sama: sama cinta Indonesia," kata Ketua PW Ansor Provinsi Banten, Ahmad Nuri.

Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyambut rombongan tersebut mengaku bahagia. Sebab, menurutnya, NU dan Banom-nya tidak diragukan lagi terkait persoalan keumatan.

"Kalau soal keumatan, NU tidak diragukan lagi. Setiap hari, setiap minggu banyak pengajian di Banten. Saya ingin Banten maju ke depan, bersatu semua warga bangsa. Saya senang sekali bisa menjadi bagian Kirab Satu Negeri yang mengaungkan cinta tanah air dan persatuan," ujar Wahidin.

Sementara itu, selama di Banten rombongan Kirab Satu Negeri akan berada di Banten hingga tanggal 17 Oktober mendatang. Setelah di Serang, tanggal 14 Oktober, rombongan Kirab akan menuju Kabupaten Pandeglang untuk bersilaturahmi dengan ulama besar Banten sekaligus Mustasyar PBNU KH Abuya Muhtadi, kemudian berziarah ke makam Abuya Dimyati. Setelah di Pandeglang, rombongan menuju Kabupaten Lebak untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Baduy.

Di tanggal 15 Oktober, rombongan baru bergerak ke Tangerang. Sedangkan pada 16 Oktober akan ada diskusi dan doa lintas agama di Pemkot Tangerang. Sedangkan sore harinya di Tangerang Selatan digelar pawai. Dan, pada tanggal 17 Oktober, rombongan akan menuju ke Jawa Barat.

Akun Medsos Caleg Wajib Dilaporkan

TIGARAKSA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang tak mau kecolongan terhadap sejumlah kemungkinan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon legislatif (Caleg) dengan memanfaatkan media sosial.

Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Tangerang Imron Mahrus mengatakan, untuk kampanye di media sosial, setiap akun yang dimiliki caleg maksimal 10 untuk setiap aplikasi. “Semuanya harus dilaporkan oleh masing-masing parpolnya,” kata Imron.

Dia menyatakan, terkait kampanye di medsos yang dilakukan para caleg, secara khusus tidak diatur. “Yang diatur adalah materi kampanyenya. Seperti tulisan, gambar, suara atau grafis,” terangnya.

Bahkan dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye, secara umum diatur terkait larangan dalam berkampanye. Yang dilarang di antaranya, mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NKRI 1945, dilarang menghina atau hal lain yang berkaitan dengan unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). “Begitu juga jika ada caleg yang mempunyai website, maka parpol yang bersangkutan harus menyampaikannya juga ke KPU,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Andi Irawan menyatakan, pihaknya sampai saat ini terus melakukan pemantauan di medsos-medsos yang dimilik para caleg.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tangsel Slamet Santosa juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya untuk media sosial dibatasi 10 akun. ”Parpol yang harus membuat, calon legislatif (caleg) tidak boleh dan jumlahnya hanya 10 akun, tidak boleh lebih,” katanya di Kantor Bawaslu, Senin (1/10).

Sedangkan untuk menghindarkan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Bawaslu melakukan rapat kordinasi yang dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perwakilan parpol. Sebab, pemasangan APK masih ditemukan adanya pelanggaran. Soalnya, pemasangan atribut hanya diperbolehkan oleh Parpol sedangkan caleg tidak diperkenankan.

Parpol di Banten Berkomitmen Damai di Pemilu 2019

SERANG – Partai politik (parpol) di Banten berkomitmen untuk menjaga Pemilu 2019 yang damai dan sejuk. Mereka siap menghindari kampanye hitam dan kekerasan. Komitmen itu disampaikan saat deklarasi damai di kabupaten kota di Banten, Minggu (16/9), yang diikuti partai, tokoh masyarakat, dan penyelenggara pemilu.

Di Kabupaten Serang, deklarasi damai diadakan di aula Hotel Swiss Bell, Kawasan Cikande Modern, Kecamatan Cikande. Komisioner KPU Kabupaten Serang Idrus mengatakan, parpol harus menggunakan etika berpolitik meski gesekan memanas saat kampanye nanti. Terutama saat pemasangan alat peraga kampanye. “Karena itu sangat sensitif. Kepada semua parpol harus menggunakan etika dalam berkampanye,” katanya saat sambutan.

Saat ini, kata dia, Kabupaten Serang masih kondusif. Tidak ada gesekan yang mengarah pada kekerasan. Ia berharap parpol terus menjaga suasana damai dan menaati aturan yang berlaku. “Ketika ada masalah kita musyawarahkan, tidak perlu diselesaikan di meja hijau. Kita selesaikan sambil santai di meja makan,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi mengatakan, deklarasi damai kemarin bukan inisiatif satu pihak. Namun, semua pihak yang bersepakat menjaga pemilu yang sejuk. “Meski gesekan politik pada Pemilu 2019 cukup besar, tentunya saat penyelenggaraan pemilu kami berharap tertib. Sekalipun terdapat masalah di lapangan, itu bisa diselesaikan,” imbuhnya.

Kapolres Serang AKBP Indra Gunawan yang turut hadir mengatakan, akan menerjunkan personel di titik-titik rawan saat kampanye. “Kami akan petakan dulu titik-titik rawannya,” ujarnya.

Di Kabupaten Pandeglang, deklarasi damai dilakukan di depan gerbang pendopo. Bupati Irna Narulita dalam sambutannya kembali mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Pandeglang bersikap netral sehingga Pemilu 2019 berjalan bersih, aman, dan damai.

Irna mengaku telah mengeluarkan surat edaran kepada semua ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang. “Saya sudah mengeluarkan surat edaran agar ASN bersikap netral. Jangan sampai ada pegawai yang terlibat politik praktis. Kami (Pemkab-red) sebagai pemerintah harus bisa menjaga netralitas supaya pemilu berjalan bersih, aman, dan damai,” katanya.

Kata Irna, bila ASN terlibat dalam politik praktis, akan menyebabkan pemerintahan terganggu karena pemikiran mereka terbagi. “Selain itu, ASN juga sudah disumpah jabatan agar tidak ikut berpolitik, ASN terikat dengan aturan. Kalau sampai ada yang melanggar, tentunya ada sanksinya,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Suja’i meyakini, melalui deklarasi damai bisa mewujudkan pemilu yang aman. “Dalam tahapan kampanye yang panjang apa pun bisa saja terjadi. Tahapan kampanye kurang lebih selama 203 hari. Deklarasi ini diibaratkan kendaraan, semakin lama berjalan semakin panas, tetapi tidak sampai overheat. Nah, peran kita semua termasuk dari peserta pemilu yang harus memahami semua aturan yang berlaku,” katanya.

Sementara di Kabupaten Tangerang, deklarasi damai diinisiasi oleh DPD KNPI dan GP Ansor di Talaga Bestari, Kecamatan Cikupa. Kegiatan diikuti puluhan ormas, serikat pekerja, organisasi kepemudaan, MUI, dan tokoh masyarakat. Tidak mau ketinggalan, puluhan pramugari dan awak maskapai penerbangan Lion Air turut meramaikan deklarasi yang juga dihadiri Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif, Kasdim 0510 Trs Mayor Arh Agung Pujianto, komisioner KPU dan Bawaslu, serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat.

Dalam deklarasi itu, peserta membubuhkan tanda tangan pada kain putih yang berisi pernyataan dukungan untuk Pemilu 2019 yang damai.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Tangerang Adang Akbarudin mengatakan, deklarasi ini merupakan wujud kepedulian elemen masyarakat Kabupaten Tangerang agar suasana Pemilu 2019 berjalan kondusif. “Kami menolak segala bentuk isu SARA dalam pelaksanaan kampanye di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2019 yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” terang Adang. Kata dia, siap bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk menciptakan pemilu damai. 

Ke Banten, Cak Imin Orasi Ilmiah di Depan 900 Wisudawan Untirta

BANTEN - Tokoh nasional A Muhaimin Iskandar hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten, Rabu 21 Maret 2018.

Orasi tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Wisuda Diploma III ke 34, Sarjana ke 45, dan Pascasarjana ke 22 kampus yang bertempat di The Royal Krakatau Hotel, Banten.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Cak Imin ini akan menyampaikan orasi ilmiah bertema “Merawat Kebhinekaan dalam Menjaga Keutuhan NKRI”.

Cak Imin akan memaparkan betapa pentingnya kebhinekaan tersebut di depan 900 wisudawan dan wisudawati dari 6 Fakultas dan 1 Pascasarjana Untirta.

Usai menyampaikan orasi ilmiah, Cak Imin lalu akan menghadiri tahlil dan doa untuk bangsa bersama sesepuh ulama Banten, Abuya KH Muhtadi Dimyati di Cidahu, Pandeglang.

Di lokasi ini Cak Imin juga akan melaunching Program Cerdaskan Yatim di SMP Tahfizul Quran al-Badar 2.

Program Go ASEAN, FKIP Untirta Utus 10 Mahasiswa ke Thailand

Dekan FKIP Untirta Aceng Hasani, Wakil Rektor Bidang Akademik Fatah Sulaeman, dan Rektor Untirta Sholeh Hidayat bersama perwakilan mahasiswa yang PPLK di Thailand.

SERANG – Universitas Sultan Ageng Tritayasa (Untirta) mengutus sepuluh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ke Thailand untuk menjalani program pengenalan lapangan kependidikan (PPLK) sekaligus melakukan penelitian untuk skripsi.

Sepuluh mahasiswa yaitu Rima Putri Sirait, Dinda Ayu Suhartinah, Dzikri Arie Ramadhan, Monica Hayati, Ghea Hafiizha Nazmi, Siti Anisah Aprianingsih, Yuliyanti Maulida, Desy Aulia Mariska, Bella Arista, dan Fujy Damayanti. Di Negara Gajah Putih itu, mahasiswa berkesempatan mengajar sejak 7 November 2017 lalu hingga 15 Maret 2018.

Mereka ditempatkan di tujuh sekolah berbeda, dengan jenjang pendidikan yang berbeda pula, di Provinsi Krabi dan Provinsi Nakhon Si Tammant. Ketujuh sekolah tersebut yaitu Santitham Mulniti Foundation School, Annuban Muslim Krabi School, Sabtivittaya School, Eakkapapsasanawich Islamic School, Anuban Jitjongrak School, Panteeptham Mulniti School Krabi, dan Lanta Ratprachautit 125 School.

Dekan FKIP Untirta Aceng Hasani menjelaskan, program PPLK di luar negeri merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Untirta dengan Association of Private Islamic School, sebuah lembaga sekolah muslim swasta di Thailand.

Menurut Aceng, selain untuk meningkatkan kualitas dan wawasan mahasiswa, program tersebut merupakan upaya Untirta untuk Go ASEAN. “Ini menuju Akreditasi ASEAN. Setelah akreditasi secara nasional sudah tertinggi, yaitu A, kita berkeinginan untuk Akreditasi ASEAN. Syukur-syukur bisa sampai internasional,” papar Aceng kepada awak media di kampus Untirta, Pakupatan, Kota Serang, setelah mendampingi Rektor Untirta Sholeh Hidayat menyerahkan penghargaan kepada 10 mahasiswa tersebut, Senin (19/3).

Menurut Aceng, sebagai fakultas yang melahirkan tenaga kependidikan, FKIP Untirta terus berupaya melakukan inovasi agar bisa lahir tenaga kependidikan yang  profesional dan berkualitas.

Di Thailand, mahasiswa mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga yang bisa menjadi bekal bagi mereka untuk sepenuhnya terjun di dunia pendidikan.

“Mereka mengetahui bagaimana perbandingan pendidikan antara di negara kita dan di sana (Thailand). Ternyata, pendidikan kita di mata orang Thailand sangat bagus, metode yang menurut kita biasa, di sana beeh (angkat dua jempol tangan),” ujar Aceng.

Sepuluh mahasiswa tersebut, lanjut Aceng, merupakan rombongan pertama yang dikirim ke luar negeri untuk menjalankan program PPLK sekaligus penelitian. Selain Thailand, negara ASEAN lain yang menjadi tujuan lokasi PPLK dan penelitian seperti Singapore dan Malaysia.

“Di Thailand pun nanti tidak hanya di dua provinsi itu saja, tapi kita lihat dulu kondisi daerahnya, aman atau tidak,” paparnya.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dodi Firmansyah menambahkan, tindak lanjut dari program itu, tahun ini akan ada sejumlah warga negara Thailand yang akan mendapatkan beasiswa kuliah di Untirta.

“Ini juga menjadi bagian dari syarat Akreditasi ASEAN. Harus ada mahasiswa dari negara ASEAN yang kuliah di Untirta,” tuturnya.

Target Akreditasi ASEAN sendiri, dijelaskan Dodi, tidak dalam waktu dekat karena perlu persiapan panjang untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Salah satu mahasiswa yang berkesempatan ke Thailand, Rima Putri Sirait, menuturkan, banyak pengalaman berharga yang didapatkan bersama teman lainnya selama empat bulan di sana.

“Kami dipisah, ada yang sendiri ada yang berdua, ada yang ngajar TK, SD, SMP, ada juga SMA,” tuturnya.

Selama di Thailand, Rima mengaku banyak belajar soal metode mengajar. Diakui mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tersebut, bahasa menjadi kendala utama dirinya menjalani program PPLK.

“Memang ada pelajaran bahasa Melayu di sana, tapi karena sejak kecil menggunakan bahasa Thailand, jadi mereka tidak bisa Melayu,” katanya.

Kondisi itu diperparah dengan kemampuan bahasa Inggris di lokasi PPLK yang belum baik sehingga para mahasiswa yang PPLK harus menggunakan bahasa tubuh.

“Selama dua bulan kita gunakan bahasa Inggris yang biasa saja, ditambah dengan bahasa tubuh. Kita pun terus belajar bahasa Thailand menggunakan aplikasi smartphone yang ada,” katanya.

Saat ini, dirinya bersama kesembilan temannya sudah mampu berbahasa Thailand. Bahkan bersama tiga temannya, Rima mengaku mendapatkan tawaran mengajar di sana.

Terkait dua provinsi yang menjadi lokasi PPLK merupakan dua daerah yang banyak ditinggali muslim. Namun tetap ada sejumlah siswa yang bersekolah dari kalangan non-muslim.