Politik Rahmatan Lil Alamin

Islam Rahmatan lil Alamin

Alquran menuliskan: “Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” (QS: Al Anbiya, ayat 107). 

Itulah janji Tuhan dan itulah sebaik-baik konsep Islam politik dan ekonomi yang perlu dikembangkan. Semacam jembatan yang mempertemukan konsep religi dan kebangsaan.

Bagaimana sejatinya karakter politik rahmatan lil alamin dalam praktik konkret? Pertama, kita akan selalu melihat seluruh persolan melalui metode yang disebut al-tawassuth yang berarti moderat, tidak ekstrem liberalis-kiri atau fundamentalis-kanan. Prinsip kedua adalah at-tawazzun yang berarti seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas. Dengan prinsip tersebut, dalam bidang politik, misalnya, sepanjang penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi, kita harus mendukungnya.

Sementara itu, prinsip ketiga dan keempat adalah al-i’tidal dan at-tasamuh. Al-i’tidal berarti tegak lurus dan tidak mudah terprovokasi, sedangkan at-tasamuh bermakna menjunjung tinggi sikap toleran. Peneguhan Islam rahmatan lil alamin dalam implementasinya selalu didasarkan setidaknya melalui empat prinsip tersebut.

Tafsir rahmatan lil alamin dalam alam kekinian adalah tafsir teologis, sosiologis, konstitusional, dan sekaligus historis. Dalam rangka perwujudan keadilan sosial dan ekonomi, pasal 33 UUD 1945 –sebagai dasar konstitusional penyelenggaraan ekonomi kita– wajib diakomodasi menjadi bagian prinsipiil, bukan komplementer, dalam menerjemahkan ekonomi yang rahmatan lil alamin.

Pasal 33 menegaskan pentingnya peran negara dalam mengelola hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Namun, di sisi lain, sektor-sektor yang bersifat pendukung/pelengkap dapat diserahkan kepada pihak swasta. Itu sejalan dengan salah satu prinsip dalam praktik politik rahmatan lil alamin, yaitu moderat dan tidak berlebih-lebihan.

Semangat mengelola ekonomi sebagai usaha bersama pun dapat dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Individualisme dan kolektivisme. Pribadi dan komunitas. Usaha-usaha ekonomi harus bisa memberikan keuntungan pribadi tanpa mengambil yang bukan hak dan merugikan manusia lain.

Islam rahmatan lil alamin tidak cukup lagi hanya menjadi sekumpulan value yang lembut dan penuh belas kasih. Politik ini perlu dilengkapi ’’perangkat keras (hardware)’’ yang bersifat operasional dan praktis sehingga bisa diturunkan menjadi kebijakan dan program partai atau organisasi apa pun yang meyakininya (software). Ia harus menjadi sesuatu yang membumi, bukan hanya karena soal keimanan.

Tapi terutama karena politik ini mampu memberikan solusi dan menumbuhkan harapan. Lagi pula, siapa lagi yang paling membutuhkan rahmat dan berkah jika bukan mereka yang hidupnya miskin dan kekurangan?

Karena itu, dalam praktik, politik rahmatan lil alamin adalah politik yang moderat, seimbang (proporsional), tenang, dan toleran. Dalam alam Indonesia yang beragam dan riuh rendah ini, praktik rahmatan lil alamin menjadikan politik terasa lebih manusiawi, hangat, nyaman, dan ramah.

Bergembira dalam perbedaan. Bersahabat dalam kecukupan hidup. (*)

H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si

(Ketua Umum DPP PKB)